Pengamalanini diatur dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 dan telah diperbarui setelah reformasi dengan Ketetapan MPR NO.I/MPR/2003. Lantas, seperti apa contoh pengamalan sila ke-5 dalam Pancasila? Berikut ini adalah butir-butir pengamalan Pancasila sila-5 yang dikutip melalui laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia.

Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosal bagi Seluruh Rakyat Indonesia” pada dasarnya dapat kita sebut sebagai doktrin Indonesia tentang makna demokrasi ekonomi, yang berarti bahwa suatu keharusan untuk mewujudkan keadilan sosia bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang dimaksud adalah keadilan ekonomi meliputi pembagian sumber daya yang didasarkan pada ilai-nilai atau aturan hukum yang berlaku. Apabila setiap individu diberi kebebasan yang sebebas-bebasnya maka sumber daya hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang kuat dan memiliki kekuasaan. Oleh karena itu dengan adanya nilai-nilai sila ke-5 Pancasila dan norma hukum yang berlaku, akan membantu mewujudkan keadilan sosial yang merata. Nilai-nilai Pancasila sila ke-5 harus diwujudkan dalam implementasi sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengimplentasian sikap-sikap Pancasila sila ke-5 harus dilakukan oleh setiap elemen yang ada di negara ini, termasuk pemerintah dan masyarakat serta melalui pengajaran di sekolah kepada generai anak-anak di Indonesia. Contoh Sila 5 Pancasila Berikut ini dalam serangkaian daftar contoh-contoh sikap pengamalan dalam Pancasila yang mudah ditemukan untuk kehidupan sehari-hari, antara lain; Pemerintah Adapun dalam sistem pemerintahan untuk contoh pengamalannya adalah sebagai berikut; Membuat peraturan mengenai sumber daya yang ada di Indonesia Pemerintah sudah membuat peraturan baik melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian undang-undang yang khusus mengatur tentang sumber daya air, minyak bumi, batu bara, tentang tanah atau agraria, dan lain sebaganya. Hal ini dilakukan dasar yang berguna sebagai aturan hukum yang sah mengenai pengambilan sumber daya yang ada di Indonesia dan menjamin hak-hak rakyat agar dapat memanfaatkan sumber daya dengan baik, serta untuk memberi sanksi kepada orang-orang yang akan mengeksploitasi sumber daya. Pemerintah memberi bantuan untuk rakyat yang kurang mampu Bantuan yang diberikan kepada rakyat yang kurang mampu ada dalam berbagai bentuk seperti contohnya PKH Program Keluarga Harapan yang memberikan jaminan uang bagi yang membutuhkan sesuai tingkat kebutuhannya biasanya dilihat dari tingkat sekolah anak, ibu hamil, balita dan lansia. Bantuan Program Keluarga Harapan PKH sebenarnya masih terdapat masalah seperti kurang tepat sasaran, namun perlahan pemerintah membenahiny dengan ketentuan peraturan yang semakin diperketat. Selanjutnya juga terdapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk lain yaitu BPNT Bantuan Pangan Non Tunai, masyarakat yang dianggap kurang mampu akan diberikan bantuan seperti beras, telur dan minyak dalam waktu satu bulan sekali. Sebanarnya banyak bantuan dari pemerintah, namun bentuk bantuan tersebut terkadang membuat sebagian masyarakat bergantung pada bantuan. Alangkah baiknya jika pemberian bantuan uang tersebut dibarengi dengan bantuan pelatihan kerja atau pra kerja dan wirausaha. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan keahlian untuk mencukupi kebuuhan hidupnya. Pemerintah memberi sanksi terhadap pelanggaran eksploitasi alam Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya dan potensi y ang ada di Indonesia, hal tersebut akan mempersempit orang-orang atau perusahaan yang akan mengeksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia. Namun belakangan ini pemerintah kebobolan dengan adanya kebakaran hutan di Kepulauan Riau. Aturan-aturan saja sebenarnya tidak cukup jika tanpa pelaksanaan yang benar. Pemerintah haus lebih tegas lagi untuk memberikan sanksi bagi para pelaku eksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia. Tidak menggunakan mobil dinas atau kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi Seperti yang kita lihat saat ini, pemerintah baik di tingkat desa sampai tingkat pusat diberi kendaraan dinas berupa sepeda motor maupun mobil. Kendaraan dinas seharusnya dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan pemerintahan bukan untuk kepentingan pribadi. Tidak Korupsi Kalimat yang mudah dijanjikan oleh pemerintah namun sulit untuk dilaksanakan. Pasalnya ketika sudah mendapatkan jabatan, wakil rakyat lupa dengan janji-janjinya. Arti korupsi merupakan tindakan yang tak hanya melanggar hukum melainkan juga melanggar nilai-nilai Pancasila. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat yang dirasa mempunyai usia siap kerja Pelatihan-pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan yang mampu melatih mereka agar mandiri dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya dan tidak mengandalkan pinjaman atau bantuan dari pemerintah. Meratakan program pendidikan di seluru pelosok negeri Dengan adanya pendidikan yang rata maka para generasi akan dilatih kemampuan berpikirnya untuk merencanakan masa depannya. Sehingga mereka memiliki gambaran cita-cita dan tujuan hidup untuk mandiri dan tau apa yang harus dilakukan. Menyisipkan pelatihan kerja dan pelatihan mental di sekolah-sekolah Mengapa hal ini harus dilakukan ? Pelatihan kerja dan mental saat ini sangat perlu untuk dilakukan, dikarenakan zaman semakin maju dan kehidupan semakin keras. Jika anak-anak tidak dilatih dari sekarang maka dikhawatirkan mereka akan susah dalam mencai pekerjaan dan susah untuk mandiri. Masyarakat Sedangkan untuk beragam bentuk pengamalan Pancasila dalam contoh di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, atau di lingkungan sekolah. Antara lain; Bersikap adil terhadap semua orang Tidak peduli dengan status, jumlah kekayaan dan jabatan kita harus tetap bersikap adil terhadap semua orang. Memperlakukan orang lain sama dengan orang pada umumnya terlepas ada perbedaan suku, agama, ras dan golongan dan yang paling penting pada sila ke lima adalah tidak memandang orang dari kekayaan, status dan jabatan. Menghormati hak orang lain didasari atas keadilan Apabila hak-hak kita ingin dihormati oleh orang lain, kita juga harus menghormati hak orang lain. Apabila kita ingin diperlakukan adil, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan adil. Masing-masing orang punya makna hak dan arti kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan, dengan begitu keadilan akan bisa diwujudkan. Memiliki prinsip suka bekerja keras Sebenarnya arti dari keadilan pada sila ke lima lebih merujuk kepada keadilan secara ekonomi. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya kita tidak boleh hanya bersikap pangku tangan atau mengandalkan orang ain untuk mewujudkan keadilan dalam bidang ekonomi, melainkan kia harus giat dalam bekerja atau membuka lapangan pekerjaan baru agar keadilan ekonomi dapat diwujudkan. Berhemat atau tidak berperilaku boros Boros merupakan perilaku yang menyimpang dari Pancasila. Mengapa ? Hal tersebut jelas bertentangan dengan sila ke 5. Jika kita berperilaku boros, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan maka keadilan ekonomi tidak akan terwujud, karena di luar sana masih banyak yang susuah untuk makan, susah mencari uang sedangkan kita membuang uang dengan percuma untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap hedon atau bergaya hidup mewah Sikap hedon juga bukan budaya di negara kita. Kita harus menggunakan uang sebaik dan sebijak mungkin. Adil bukan tentang seberapa banyak dan sering kita memberi, melainkan ketika kita mampu berempati terhadap apa yang menimpa kehidupan orang lain. Masih banyak yang harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuap nasi, sedangkan kita dengan enaknya bergaya hidup mewah. Meskipun kita mampu, alangkah baiknya jika uang yang kita punya digunakan dengan bijak. Mentaati peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum Peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum dibuat untuk kesejahteraan bersama, jika dilanggar maka apa yang menjadi tujuan dari peraturan tersebut tidak akan teraksana. Menggunakan fasilitas umum dengan bijak Kita tidak boleh seenaknya sendiri terhadap fasilitas umum yang telah diberikan. Kita juga harus menghormati hak orang lain untuk menggunakan fasilitas umum tersebut. Menjaga fasilitas umum agar tidak rusak Fasilitas umum diberikan untuk kepentingan bersama dan untuk dimanfaatkan bersama bagi orang yang membutuhkan. Jika dirusak sama saja kita tidak bersikap adil terhadap orang lain. Melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama Kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama seperti contohnya melakukan aktifitas sosial membantu fakir miskin, membantu korban bencana alam dan lain-lain yang dapat bermanfaat untuk banyak orang. Membantu ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan usaha Tidak ada salahnya ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita juga mengajarkannya kepada orang lain. Seperti misalnya membuat kerajinan untuk dijual, mengajari orang untuk menggunakan komputer dan lain-lain. Memberdayakan dan mengembangkan potensi wisata desa Pembangunan ekonomi yang merata sebenarnya dilakukan dari tingkat desa. Masing-masing desa memiliki potensi tersendiri, mulai dari sumber daya alamnya, wisatanya, UMKM dan lain sebagainya. Hal tersebut apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik dan konsisten dapat membantu meratakan pembangunan ekonoi di Indonesia. Tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan di masyarakat Dalam bergaul kita tidak boleh memandang dari segi materi, jabatan maupun status. Seharusnya yang kita nilai adalah kebaikannya. Menolong orang lain untuk mandiri Bisa kita lakukan dengan cara mengajari orang tersebut cara berdagang, cara jualan online atau masih banyak hal lain lagi. Berpartisipasi untuk membangun desa Dengan kita berpartisipasi pembangunan akan cepat tercapai dan terlaksana sehingga pemerataan pembangunan di negara ini dapat terlaksana. Memiliki gaya hidup sederhana Kita tidak perlu mengikuti gaya hidup yang bermewah-mewahan. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai dan budaya di Indonesia. Sekolah Sedangkan untuk contoh pengamalan sila ke lima dalam Pancasila, antara lain adalah sebagai berikut; Suka berbagi dengan teman Menolong teman yang kesusahan Tidak berbuat curang dalam melakukan apapun Tidak boros dalam jajan Tidak mengambil yang bukan haknya. Jujur dalam membeli sesuatu, membayar sesuai dengan jumlah barang yang dibeli, Mau berteman dengan siapapun tanpa memandang miskin atau kaya. Membawa uang saku seperlunya Tertib dalam membayar biaya administrasi sekolah Seperti itulah rangkaian terkait dengan beragam contoh sikap yang sesuai dengan pancasila sila ke lima di masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Semoga melalui artikel ini bisa memberikan wawasan dan bermanfaat bagi segenap pembaca sekalian. Trimakasih, Saya adalah lulusan Universitas Lampung Tahun 2022 Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bercita-cita ingin menjadi dosen

Pengantar redaksi. Bulan Juni adalah bulan yang istimewa. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Tanggal 5 Juni secara internasional diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup. Apa keterkaitan kelima sila dalam Pancasila dengan lingkungan hidup dan kewajiban pelestarian alam? Tulisan ini akan berbicara tentang hal itu. Apakah nilai-nilai Pancasila sudah secara sistematis “terlupakan” dalam khazanah kehidupan masyarakat kita? Jawabannya akan menjadi perdebatan, tetapi fakta-fakta di tengah masyarakat bisa menjadi bukti konkrit bahwa dasar bernegara ini cenderung hanya menjadi slogan di dinding ataupun sekedar bahan pelajaran di sekolah-sekolah. Hapal Pancasila, tapi sesama anak bangsa saling serang, korupsi jalan terus, agama dijadikan sumber konflik, parpol saling sikut dan kongkalingkong, persatuan diabaikan dan kekayaan alam hanya milik segelintir orang. Begitulah fenomenanya di jaman now. Pancasila seakan tercerabut dari masyarakatnya sendiri, tercerabut dari orang-orang yang sudah bersepakat untuk mengambilnya sebagai jalan hidup. Kalau memang kita sudah terlepas dari akar, dari tempat berpijak, maka kita tidak lagi menapak tanah, publik sudah menjadi publik di awang-awang. Tak tahu lagi realitas, tak terikat lagi dengan sekitarnya. Bersenang-senang dengan segala yang bersifat konsumerisme, lupa akan tanah tempat berpijak. Pada konteks ini komunitas yang tak menapak tanah adalah orang-orang yang tak lagi paham akan jernihnya air di sungai, gelepar ikan di sela bebatuan, kuningnya padi di musim panen yang bercengkerama dengan pipit terbang rendah, tak paham lagi akan pekatnya air rawa gambut tempat berlayar biduk nelayan pencari purun. Yang tampak di depan mata hanyalah hamparan alam yang bisa menjadi sumber pundi-pundi, memandang lahan sebagai sumber kekayaan pribadi. Itulah publik yang tak lagi berpijak, orang-orang jaman now. Melepaskan masyarakat dari hakekat alam semesta atau dari keterhubungannya dengan ekosistem yang lebih besar, sama saja dengan melepaskannya dari pondasi bernegara. Pancasila sudah merangkum semua dasar-dasar kehidupan, aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial untuk semua makhluk. Sudah ditegaskan semua itu, yang intinya menyatakan bahwa kehidupan ini adalah ekosistem yang besar. Dalam bahasa lain, kehidupan ini terdiri atas geopolitik dan geospasial yang harus dipahami sebagai sebuah kesatuan. Satu sudut pandang yang berangkat dari rasa kepentingan semua makhluk secara bersama-sama. Wawasan nusantara begitulah bahasa yang kerap didengar. Oleh karenanya, kalau sekarang kita banyak mendengar dan bahkan menderita karena bencana yang tak jua hilang, seperti pekatnya kabut asap gara-gara kebakaran lahan atau derasnya banjir di musim hujan, pada dasarnya kita sudah menjadi bagian dari publik yang tak dekat lagi dengan dasar bernegara. Bencana bukan karena faktor alam semata, sangat kecil kemungkinannya, tapi justru dominan karena ulah manusia. Manusialah yang membabat hutan, membakar lahan dan manusia juga yang kemudian menderita serta dipusingkan dengan hal itu. Manusia yang melepaskan diri dari tempatnya berpijak dan itu adalah manusia yang tidak menjiwai Pancasila. Terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk kebakaran hutan dan lahan karhutla, sudah cukup banyak usaha yang dilakukan, namun hampir bisa dipastikan semua tak tuntas dalam menyelesaikan masalah. Kecenderungan hanya penawar rasa sakit, sikap cepat dalam tanggap darurat tapi minim pada mitigasi. Bencanapun terus berulang. Siapakah yang berada di sekitar kebakaran hutan dan lahan tersebut? Masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dengan beragam SKPD nya, dan perusahaan perkebunan. Itulah komponen yang terkait langsung, yang paling banyak beraktifitas dan memiliki tanggungjawab langsung terhadap keadaan alam setempat. Andai setiap musim kemarau masih juga terjadi karhutla maka bisa dipertanyakan ada apa yang terjadi sebenarnya. Jangan-jangan mereka justru menjadi penyebab masalah alih-alih penyelesai masalah. Begitupun, saat musim hujan, banjir selalu datang dan kita selalu disibukkan dengan soal dapur darurat, tim penanggulangan, sarana prasarana dan seterusnya. Bencana seakan menjadi proyek tahunan yang harus selalu masuk dalam mata anggaran. Bukan antisipasi tapi keyakinan bahwa bencana itu pasti datang. Apabila mau menyelesaikan masalah, lihatlah pada akar persoalan. Saya bisa pastikan bahwa akar masalah kita adalah karena melupakan dasar bernegara, mengabaikan Pancasila sebagai sesuatu yang konkrit. Tidak menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang penting, dan melepaskan Pancasila dari kehidupan sehari-hari. Derita saat bencana terjadi, hanya ekses saja dari semua hal itu. Pancasila dan Pelestarian Alam Indonesia Bisa kita runutkan, dimana pada sila pertama berbicara tentang Ketuhanan, keyakinan pada Sang Pencipta. Ini adalah pondasi utama yang tak boleh dilupakan. Alam semesta ini adalah ciptaan Sang Khalik, semua agama mengakui itu dan manusia harus menjaga dan merawatnya. Kalau alam tidak dirawat sama saja kita tidak mempercayai kuasa Tuhan terhadap itu. Merusak milik Tuhan, sama saja dengan tidak mengakui adanya Tuhan, dan tidak mengakui Tuhan jelas bukan Pancasilais. Sila kedua, menekankan pada sisi kemanusiaan dengan tekanan keadilan dan keberadaban. Terjadinya peristiwa karhutla sudah sangat jelas meniadakan sisi kemanusiaan, apalagi adil dan beradab. Kalau ada hanya sekelompok orang saja yang punya kuasa terhadap sekian ribu hektar lahan, bisa melakukan apa saja di lahan tersebut, berkilah pula saat kebakaran terjadi, bahkan bereuforia pula sebagai kelompok yang peduli lingkungan, perusahaan dengan CSR terbaik, disitulah rasa keadilan dan kemanusiaan pada sila kedua sudah terganggu. Tindakan yang menciptakan aspek kemanusiaan terganggu adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Begitu pula dengan tindakan yang memberikan akses terhadap munculnya sikap non pancasilais tersebut, termasuk memberi izin secara besar-besaran, apalagi berkongkalingkong dengan izin itu. Apa yang bisa dilakukan? Batasi kepemilikan lahan dan wajibkan pemilik lahan menjaganya. Sila ketiga, persatuan, yang sangat jelas terhubung dengan pertama dan kedua. Semua kita berada dalam satu hamparan wilayah yang saling berhubungan. Sakit di satu sisi akan jadi gangguan pada semua sisi. Bersatu artinya punya makna saling membutuhkan, saling merasakan, terikat dalam satu rangkaian tak terpisahkan. Kalaulah tindakan yang kita lakukan ternyata menyebabkan munculnya borok dan merusak hubungan dengan pihak lain, kita sudah menganggu persatuan itu. Satu aliran sungai yang berhulu di satu provinsi tapi berhilir ke daerah lain, maka itu harus dipandang satu hamparan, satu landscape. Tak serta merta dikatakan ini bukan urusan saya, karena itu sudah mengganggu rasa persatuan. Sila keempat, bijaksana dan musyawarah untuk mufakat, adalah point penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah negara ini harus diperlakukan sebaik-baiknya, secara bijaksana untuk kemakmuran, dengan semangat kebersamaan. Itulah mufakat, bukan memaksakan kehendak pada satu keinginan. Tanah, bumi dan kekayaan alam didalamnya adalah milik bersama, perlakukanlah secara bijaksana. Tahu akan dimana air mengalir, dimana pohon akan tumbuh, dimana padi akan ditanam. Tidak justru melihat bahwa semua adalah untuk pabrik, rumah, industri, dan hanya untuk manusia saja. Bermufakatlah, maka kita akan bijaksana dan itu adalah jiwa yang Pancasilais. Sila kelima, keadilan sosial dan kemakmuran. Ini betul-betul dasar yang mengatakan bahwa semua rakyat Indonesia punya hak yang sama untuk kemakmuran. Kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman adalah milik seluruh makhluk, apalagi manusia. Andai hutan kita babat, tanah dikeruk untuk kolam batubara, rawa dikeringkan untuk kebun kelapa sawit dan HTI, maka kebahagiaan dan ketentraman itupun terganggu. Hawa sejuk berganti dengan kering panas. Sungai menjadi kering, ikan mati, gajah masuk kebun, dan harimau memangsa manusia, itulah yang dikatakan mengganggu dan menghambat keadilan sosial. Pancasila dikunci dengan keadilan sosial ini. Oleh karena itu, momen harlah Pancasila sekarang ini, kendati tak dirayakan gegap gempita, setidaknya mari melakukan refleksi, menilai ke dalam dan berkontemplasi, sembari mengkonkritkan Pancasila di semua sisi, terutama soal bencana. Tidak terlambat, tapi sudah semestinya Pancasila itu konkrit dalam kehidupan. Tak bisa dalam skala besar, lingkup kecilpun jadilah. Tak bisa memperbaiki, tidak merusakpun, sudah sangat bagus, dan itu sudah bagian dari Pancasila. * Kol. Inf. Kunto Arief Wibowo, penulis saat ini adalah Peserta Lemhannas RI dan mantan Dansatgas Karhutla Sumsel. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis. Artikel yang diterbitkan oleh

Bagaimanapengamalan sila ke 5 dalam eksploitasi sumber daya alam. Jawab : Sila ke-5 adalah : "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam hal ini, pengamalan dari Pancasila kemudian adalah Sumber Daya Alam yang dimana dimiliki oleh Indonesia sebaiknya digunakan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat Indonesia, bukan oleh para penguasa dan pejabat untuk kepentingan

pengamalan sila ke 5 dalam eksploitasi sumber daya alam